Rabu, 08 Agustus 2012

Dalam demokrasi pancasila,pengambilan keputusan harus dapat di lakukan dengan arif dan bijaksana serta dapat di terima dengan semua pihak.


Dalam demokrasi pancasila,pengambilan keputusan harus dapat di lakukan dengan arif dan bijaksana serta dapat di terima dengan semua pihak.
1.     Bagaimana pelaksanaanya?
ð yaitu dapat dilakukan dengan cara :
a.     Keputusan Berdasarkan mufakat.
Menurut pasal 83 ketetapan MPR NO.II/MPR/1999 putusan berdasarkan mufakat  dianggap sah apa biladiambil dalam rapat yamng daftar hadirnya telah di tanda tangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas unsur semua fraksi kecuali dalam penetapanGBHN.
b.     Keputusan berdasarkan suara terbanyak
Syarat sah yang di ambil berdasarkan suawa terbanyak adalah:
1.     Diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah di tanda tangi oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlahmanggota rapat
2.     Di setujui oleh dari separuh jumlah anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.
c.      Pelaksanaan sistem politik di Indonesia sebagaimana yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab , persatuan Indonesia ,permusyawaratan dan keadilan sosial. Pelaksanaan sistem politik yang demikian bukan adobsi,adaptasi maupun kooptasi (usaha mengadopsi seseorang yang dianggap penting dari lingkungannya untuk bergabung dalam organisasi) dari model sistem politik di negara manapun.
2.     Apa yang dilakukan ketika terjadi ketidak sepakatan antar partai?
ð Perbedaan pendapat pada umumnya terjadi antara partai-partai oposisi dengan pemerintah. Bahkan dalam beberapa pembahasan RUU(Rancangan Undang-Undang) dan proses pengambilan keputusan lainnya di DPR PARPOL koalisi juga ada  yang berbeda pendapatnya dengan pemerintah. akhirnya dalam pembahasanRUU dan atau keputusan politik lainnya terjadi deadlock  (suatu kondisi dimana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan sesuatu yang sedang dipakai). dalam kondisi inilah proses lobi antara paratai oposisi (partai yang berseberangan dengan partai pemerintah yang sedang berkuasa) dengan partai koalisi (gabungan) atau partai oposisi dengan pemerintah berlangsung di indonesia sangat vital lagi strategis.
ð dengan cara pengambilan suara terbanyak antar partai atau dapat di lakukan dengan cara musyawarah mufakat.

3.     Sanksi apa yang dilakukan untuk menghindari voting?
ð Seatu kepentingan dan masyarakat memiliki satu kehendak tunggal. Hal ini menjadikan suatu perbedaan kepentingan dalam masyarakat trsebut. Tetapi keputusan di dalam masyarakat harus tetap ada, konsekuensinya akan ada suara mayoritas dan ada oposisi.
Mayoritas bagaimanapun tetap merupakan kelompok yang paling di untungkan dalampengambilan voting karena secara kuantitas pasti akan menang, tetapi bagaimana dengan oposisi? Jika didalam kontrak sosial tersebutmelainkan hanya mencegas agar oposisi tidak menjadi bagian dari kontrak tersebut,dan logika sederhananya,misalnya pada suatu waktu negara terbentuk, masyarakat tesebut menyetujui tentang pemerintah yang berkuasa, dan jika ada oposisi (tidak setuju) maka harus keluar dari masyarakat tersebut. Tetapi dalam banyak kasus, oposisi harus bisa mengubah pandangan dan pemikiran mereka menjadi sama seperti mayoritas agar eksistansi mereka di wilayah itu tepat ada.


by : ilham
 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar